Waspada Jerat Pinjol Ilegal, Mahasiswa KKN Undip Ajak Warga Desa Sribit Lebih Melek Finansial

Desa Sribit, Kabupaten Sragen — Maraknya penawaran pinjaman online ilegal yang menyasar masyarakat pedesaan menjadi keresahan tersendiri belakangan ini. Modusnya pun beragam, mulai dari iming-iming pencairan dana cepat, syarat yang terkesan mudah, hingga bunga yang awalnya tidak terlihat mencekik. Menanggapi hal tersebut, mahasiswa KKN Tim II Universitas Diponegoro yang bertugas di Desa Sribit menginisiasi program edukasi berjudul “Penyuluhan Pinjaman Online Ilegal” pada Minggu, 19 Juli 2026, bertempat di salah satu rumah warga.

Kegiatan ini digagas oleh Rona Tama Septiana, mahasiswa Fakultas Hukum, sebagai bagian dari proker sosial kemasyarakatan yang menyasar isu perlindungan ekonomi warga. Antusiasme masyarakat terlihat cukup tinggi, terbukti dari kehadiran sekitar 30 orang peserta yang terdiri dari ibu-ibu Dawis dan PKK, serta warga umum Desa Sribit.

Ketika Pinjol Ilegal Mengintai Warga Desa

Dalam paparannya, Rona menjelaskan bahwa pinjaman online ilegal kerap menyasar masyarakat yang belum familiar dengan literasi digital dan finansial, salah satunya warga di wilayah pedesaan. Ia memaparkan ciri-ciri umum pinjol ilegal, mulai dari tidak terdaftar atau tidak diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), proses pencairan yang terlalu mudah tanpa verifikasi memadai, hingga akses aplikasi yang meminta izin berlebihan terhadap data pribadi di ponsel pengguna.

Sebagai pembanding, Rona turut menjelaskan karakteristik pinjaman online resmi yang telah terdaftar dan diawasi OJK sesuai POJK No. 10/POJK.05/2022, sehingga warga memiliki acuan jelas untuk membedakan mana platform yang aman dan mana yang berisiko.

Bukan Sekadar soal Uang, Tapi Juga soal Hukum

Yang menarik, materi yang disampaikan tidak berhenti pada aspek finansial semata. Rona turut mengulas sisi hukum dari praktik pinjol ilegal, termasuk risiko penyalahgunaan data pribadi yang bertentangan dengan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dan UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE, serta praktik penagihan intimidatif yang kerap dialami korban.

Tak lupa, ia juga mengingatkan warga akan hak-hak mereka sebagai konsumen berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penjelasan ini penting agar warga tidak hanya waspada, tetapi juga paham bahwa mereka memiliki dasar hukum yang kuat untuk melindungi diri apabila suatu saat berhadapan dengan praktik keuangan yang merugikan.

Langkah Konkret Jika Sudah Terlanjur Terjerat

Selain langkah pencegahan, penyuluhan ini juga membekali warga dengan langkah-langkah praktis yang bisa ditempuh apabila terlanjur terjerat pinjol ilegal, mulai dari cara melapor ke pihak berwenang hingga saluran pengaduan resmi yang dapat diakses masyarakat. Materi ini disambut antusias, terlihat dari beberapa ibu-ibu yang aktif bertanya dan berbagi pengalaman seputar tawaran pinjaman mencurigakan yang pernah mereka terima melalui SMS maupun aplikasi pesan instan.

Harapan untuk Desa Sribit yang Lebih Waspada

Melalui program ini, diharapkan pemahaman dan kewaspadaan warga Desa Sribit terhadap tawaran pinjaman online ilegal semakin meningkat. Lebih dari itu, program ini juga diharapkan menumbuhkan kebiasaan baru di tengah masyarakat, yakni selalu memeriksa legalitas platform pinjaman melalui OJK sebelum bertransaksi.

Dengan bertambahnya pengetahuan warga mengenai saluran pengaduan resmi, harapannya angka warga Desa Sribit yang menjadi korban jeratan pinjaman online ilegal dapat semakin ditekan ke depannya. Program sederhana ini menjadi bukti nyata bahwa edukasi hukum dan finansial yang membumi, disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami, mampu menjadi bekal penting bagi masyarakat desa dalam menghadapi tantangan ekonomi digital saat ini.

(Penulis: Tim KKN Desa Sribit — Kabupaten Sragen, Jawa Tengah)

Editor: Keredaksian Digdaya